Gorontalo – Publik Gorontalo diguncang sebuah video viral berdurasi 35 detik yang menampilkan sosok diduga Wahyudin Moridu (WM), anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP. Dalam video itu, WM dengan santai menyebut akan “merampok uang negara” sambil tertawa lebar, seolah-olah tindakan itu sebuah candaan yang layak dibanggakan.
Tampak dalam rekaman, WM yang mengenakan kemeja kasual dan berkacamata tengah menyetir mobil. Di sampingnya duduk seorang perempuan. Dengan nada enteng, ia melontarkan kalimat mengejutkan:
“Aman negara, Makassar kita ji, kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok saja uang negara, kita habiskan aja, biar negara ini makin miskin.”
Tak berhenti di situ, ia bahkan menambahkan,
“Membawa hugel sambil menghabiskan uang negara, siapa ji, Wahyudin Moridu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 mo berenti uti, masih lama.”
Pernyataan ini sontak memicu kemarahan publik. Masyarakat menilai ucapan WM sebagai penghinaan terhadap rakyat, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit. Warganet membanjiri media sosial dengan kecaman, menuntut agar partai segera mengambil sikap tegas.
DPP PDIP Bertindak Cepat
Tak butuh waktu lama, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemecatan terhadap Wahyudin Moridu. Informasi ini dibenarkan oleh sumber internal DPD PDIP Provinsi Gorontalo, yang menyebutkan bahwa SK sudah diterima oleh Sekretaris DPD PDIP, La Ode Haimudin, di Jakarta.
“Benar suratnya sudah ada, malam ini juga akan ada rapat DPD PDIP Provinsi Gorontalo untuk menindaklanjuti SK Pemecatan Wahyudin Moridu,” ungkap sumber resmi yang enggan disebutkan namanya.
Meski demikian, hingga berita ini dirilis, Sekretaris DPD PDIP Provinsi Gorontalo belum memberikan keterangan resmi. Pesan konfirmasi melalui WhatsApp juga belum direspons.
Krisis Citra dan Martabat Partai
Skandal ini bukan sekadar kasus pribadi. Ucapan seorang anggota DPRD yang terang-terangan menyebut akan “merampok uang negara” jelas telah mencoreng nama baik partai dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.
Pemecatan WM oleh DPP PDIP dianggap sebagai langkah penyelamatan citra partai sekaligus sinyal tegas bahwa partai tidak memberi ruang bagi kader yang mempermalukan institusi politik.
Akar Masalah
Kasus ini berawal dari perilaku sembrono seorang wakil rakyat, yang kemudian merambat menjadi krisis kepercayaan publik. PDIP akhirnya dipaksa mengambil langkah ekstrem: memecat kadernya sendiri demi menjaga marwah partai dan kepercayaan rakyat.
