Oleh: Dr. Funco Tanipu., ST., M.A
Apakah benar pemerintah memiliki cukup waktu untuk bekerja dalam satu tahun? Dari 365 hari pada 2026, jika dihitung jujur, waktu efektif yang benar-benar bisa dipakai untuk menghasilkan dampak mungkin hanya sekitar 50 hari. Lalu ke mana sisa waktu itu hilang—dan mengapa kita tetap menuntut hasil besar dari waktu yang sesempit itu?
Dari April hingga Desember 2026, pemerintah tampak memiliki waktu panjang untuk bekerja, yakni sekitar sembilan bulan dalam hitungan kalender. Namun, waktu itu sesungguhnya tidak pernah benar-benar utuh ketika dilihat dari realitas kerja.
Dari sekitar 275 hari kalender, lebih dari sepertiganya langsung habis untuk akhir pekan. Setelah itu, dipotong lagi oleh libur nasional dan cuti bersama yang jatuh pada hari kerja, sehingga hari kerja formal tersisa sekitar 185 hari.
Angka tersebut sekilas tampak cukup untuk menjalankan program pembangunan. Akan tetapi, ukuran itu masih bersifat administratif dan belum mencerminkan waktu kerja yang benar-benar tersedia untuk menghasilkan dampak nyata.
Sebab, satu hari kerja tidak pernah berlangsung selama 24 jam penuh. Dengan asumsi rata-rata hanya delapan jam kerja efektif, maka 185 hari kerja tersebut setara dengan sekitar 60 hari kerja penuh dalam ukuran waktu kontinu.
Dengan kata lain, dari sembilan bulan waktu yang tersedia, durasi kerja padat bahkan tidak mencapai dua bulan penuh. Ini menunjukkan penyusutan waktu yang sangat signifikan sejak awal.
Namun, penyusutan waktu tidak berhenti pada konversi jam kerja semata. Dalam praktik birokrasi, waktu kerja juga terserap oleh rapat berulang, koordinasi berlapis, proses administrasi yang panjang, serta tarik-menarik kepentingan.
Jika hanya sekitar 60 hingga 75 persen waktu yang benar-benar produktif, maka dari 60 hari efektif tersebut, yang benar-benar menghasilkan dampak tinggal sekitar 35 hingga 45 hari dalam keseluruhan periode itu.
Artinya, sepanjang sisa tahun 2026, waktu yang benar-benar bisa dipakai untuk menghasilkan perubahan bahkan tidak sampai satu setengah bulan dalam ukuran waktu penuh.
Dalam kondisi seperti ini, target pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD secara struktural berada dalam tekanan serius untuk tidak tercapai. Perencanaan disusun dengan asumsi waktu yang utuh, sementara realitasnya sangat terbatas.
Terjadi kesenjangan yang lebar antara perencanaan dan pelaksanaan. Program terlihat ambisius di atas kertas, tetapi tidak memiliki cukup waktu efektif untuk diwujudkan secara optimal.
Di tengah tekanan waktu tersebut, muncul kecenderungan yang semakin menguat dalam praktik kepemimpinan. Ketika waktu terbatas, orientasi bergeser pada hal-hal yang cepat terlihat oleh publik.
Kunjungan kerja, seremoni, publikasi kegiatan, dan narasi keberhasilan menjadi lebih dominan dibandingkan kerja substantif yang membutuhkan waktu panjang dan konsistensi.
Energi kepemimpinan akhirnya lebih banyak terserap pada produksi persepsi, bukan pada pencapaian hasil yang nyata. Aktivitas meningkat, tetapi dampaknya tidak selalu sebanding.
Kondisi ini diperparah oleh kebijakan efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Penyesuaian anggaran membuat ruang gerak program semakin terbatas.
Dengan demikian, bukan hanya waktu yang menyempit, tetapi juga sumber daya untuk menjalankan program ikut tertekan. Kombinasi ini membuat target pembangunan semakin sulit dicapai secara utuh.
Jika ditarik dalam konteks masa jabatan 2026 hingga 2030, gambaran ini menjadi semakin jelas. Satu tahun penuh hanya menghasilkan sekitar 50 hingga 60 hari kerja nyata setelah memperhitungkan berbagai inefisiensi.
Dalam tiga tahun penuh, yaitu 2027 hingga 2029, total waktu kerja nyata hanya berkisar antara 150 hingga 180 hari. Ditambah sisa 2026 dan sebagian 2030, jumlahnya tidak lebih dari 225 hingga 275 hari.
Artinya, selama hampir lima tahun masa jabatan, waktu kerja efektif yang benar-benar produktif bahkan tidak mencapai satu tahun penuh.
Di sinilah kritik perlu diarahkan secara lebih tepat. Kita menilai pemimpin dengan ekspektasi lima tahun, tetapi sistem hanya menyediakan waktu efektif yang jauh lebih pendek.
Namun alih-alih memperbaiki sistem, energi kepemimpinan justru banyak dihabiskan untuk aktivitas yang bersifat simbolik dan komunikatif.
Akibatnya, pemerintah tampak aktif dan sibuk, tetapi tidak cukup menghasilkan perubahan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Fenomena ini bukan semata persoalan individu pemimpin. Ini adalah persoalan sistem yang menghabiskan terlalu banyak waktu sebelum kerja substantif benar-benar dimulai.
Dalam praktiknya, rapat lebih banyak daripada keputusan, koordinasi lebih panjang daripada tindakan, dan pencitraan lebih dominan daripada eksekusi.
Padahal, dalam dunia yang bergerak semakin cepat, waktu adalah faktor yang menentukan. Ketertinggalan sering kali bukan karena kurangnya kapasitas, melainkan karena habisnya waktu efektif.
Jika dari satu tahun hanya tersisa sekitar 50 hari kerja yang benar-benar produktif, maka kita perlu bertanya lebih keras.
Apakah pemerintah benar-benar bekerja untuk menghasilkan, atau sekadar terlihat bekerja untuk dipersepsikan?
Dan jika sebagian besar waktu habis sebelum kerja nyata dimulai, apakah yang sebenarnya kita kelola—pembangunan, atau sekadar ilusi tentang pembangunan?
Jika jawaban dari pertanyaan itu tidak pernah dijawab dengan jujur, maka kita tidak sedang menghadapi kekurangan waktu.
Kita sedang menghadapi kegagalan sistemik yang membuat negara sibuk, tetapi tidak benar-benar bergerak.
