Gorontalo — Aroma krisis integritas semakin pekat di lingkaran kekuasaan Gorontalo Utara. Dugaan ijazah bermasalah Wakil Bupati kembali memicu gelombang perlawanan baru, kali ini lebih terstruktur dan lebih keras. Aliansi Mahasiswa Peduli Gorontalo resmi mengumumkan aksi dua hari penuh di Polda Gorontalo, tanggal 17–18 November, sebagai bentuk tekanan langsung terhadap institusi yang mereka nilai gagal menghadirkan kejelasan.
Poster aksi yang beredar luas menampilkan simbol perlawanan yang brutal: sosok pejabat berseragam yang wajahnya disilang merah tebal. Bukan sekadar visual—itu adalah pesan keras bahwa mahasiswa tidak lagi percaya pada proses hukum yang berjalan lamban dan penuh kabut.
“Kasus Ini Tidak Mandek Dengan Sendirinya — Ada Tangan-Tangan yang Ingin Mengaturnya.”
Dalam dokumen internal yang diperoleh redaksi, aliansi menyatakan bahwa stagnasi penyelidikan bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi indikasi adanya kekuatan yang mencoba mengendalikan arah kasus.
“Tidak mungkin sebuah laporan publik sebesar ini menghilang tanpa jejak. Jika kasus ini diam, itu karena ada yang membuatnya diam,” kata salah satu juru bicara aliansi dalam investigasi kami.
Mahasiswa melihat pola yang berulang:
- kejanggalan data pendidikan yang tidak pernah dijawab secara substantif,
- perubahan sikap drastis dari pihak yang dulu lantang bersuara,
- dan ketiadaan konferensi pers dari Polda meski tekanan publik meningkat tiap pekan.
Menurut mereka, ketiganya bukan fenomena terpisah—tetapi rangkaian petunjuk yang mengarah pada dugaan intervensi kekuasaan.
Perubahan Sikap Elite: “Tidak Ada Penjelasan. Tidak Ada Bukti Baru. Hanya Sunyi yang Aneh.”
Dalam penelusuran investigatif kami, sejumlah tokoh yang sebelumnya menyampaikan dugaan dua ijazah berbeda dan tahun kelulusan yang tidak sinkron, kini mengeluarkan pernyataan yang justru menormalisasi seluruh kejanggalan tersebut.
Masalahnya: tidak ada bukti baru yang dipublikasikan. Tidak ada klarifikasi resmi dari lembaga pendidikan. Tidak ada hasil pemeriksaan yang disampaikan ke publik.
Lalu apa yang membuat mereka berubah?
Itulah yang menjadi bahan bakar aksi mahasiswa.
“Ketika fakta tidak berubah, tetapi keberanian orang-orang yang dulu bersuara tiba-tiba padam, itu bukan dinamika—itu sinyal,” ujar koordinator aksi.
Mahasiswa menyebut fenomena itu sebagai “pembelokan narasi secara terencana” yang bertujuan meredam tekanan publik.
Dugaan Skema Pengaburan: “Kasus Ini Tidak Lagi Sekadar Dokumen – Ini Persoalan Siapa yang Mengendalikan Kebenaran.”
Dalam kajian investigatif aliansi, mereka menemukan beberapa kejanggalan serius:
- Laporan awal menyebut selisih lebih dari satu dekade antara pendidikan SMP dan ijazah SMA.
- Ada dua versi dokumen pendidikan yang pernah diangkat ke publik.
- Tokoh pelapor justru menarik diri sebagai saksi pada saat kasus memasuki fase krusial.
Menurut mahasiswa, pola seperti ini sering muncul dalam kasus-kasus politik di mana kebenaran berpotensi mengancam stabilitas posisi seseorang dalam struktur kekuasaan.
“Masyarakat harus sadar bahwa masalah ini bukan lagi soal ijazah. Ini soal bagaimana sistem bekerja untuk mengamankan sesuatu yang tidak ingin dibuka,” ujar juru bicara media aliansi.
Aksi Dua Hari: Gerakan Terukur untuk Menghadang Manuver Elite
Aliansi menegaskan bahwa aksi 17–18 November bukan sekadar demo simbolik. Ini adalah gerakan investigatif jalanan, sebuah tekanan moral yang ditujukan untuk memaksa Polda keluar dari keheningan mereka.
“Kami tidak meminta banyak—hanya kebenaran. Tapi jika kebenaran sengaja disembunyikan, kami akan memaksanya keluar,” kata salah satu orator lapangan.
Dalam rilis internal, mahasiswa menyebut:
“Jika Polda Gorontalo diam karena takut, maka mahasiswa akan berbicara karena moral.”
Mereka juga mengisyaratkan potensi aksi lanjutan dengan kekuatan massa yang lebih besar jika pada hari aksi tidak ada pernyataan resmi yang signifikan dari kepolisian.
Penutup: “Kebenaran Tidak Akan Tenggelam – Ia Hanya Menunggu Siapa yang Berani Menggali.”
Aksi ini diposisikan sebagai benteng terakhir bagi publik yang merasa kehilangan pegangan terhadap transparansi kasus ini.
Dalam seruan akhirnya, aliansi menyampaikan kalimat paling brutal yang pernah mereka keluarkan:
“Jika ada yang berusaha mematikan kasus ini, maka mahasiswa akan menjadi suara yang tidak bisa dimatikan.”
