Gorontalo kembali bergolak. Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Kesehatan dan Masyarakat Gorontalo mengepung Kantor BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo pada Senin (9/9/2025). Mereka datang bukan sekadar unjuk rasa, tetapi membawa “Tuntutan Rakyat Gorontalo 9 + 9”—sebuah ultimatum keras terhadap bobroknya pelayanan kesehatan.
Tuntutan Nasional: Hentikan Arogansi, Kembalikan Hak Rakyat
Massa menuding BPJS Kesehatan telah berubah menjadi “raja kecil” yang pongah di hadapan rakyat. Mereka menolak diskriminasi pelayanan dan sistem rujukan berbelit yang membuat pasien sekarat harus menunggu birokrasi. Mereka juga menuntut:
- Cabut kebijakan pengecualian 21 penyakit dan pembatasan IGD.
- Hapus denda administratif bagi rakyat miskin yang tak mampu membayar iuran.
- Tarif KRIS harus adil, subsidi penuh untuk fakir miskin.
- Transparansi total: publikasi laporan iuran peserta, pengelolaan dana, hingga gaji para direksi yang dinilai lebih mirip pejabat kerajaan daripada pelayan publik.
“BPJS harus berhenti jadi lembaga bisnis yang menindas rakyat sakit!” seru massa.
Tuntutan Daerah: Copot Kepala Cabang!
Di tingkat lokal, amarah massa tertuju pada Kepala BPJS Kesehatan Gorontalo. Ia dituding arogan, tak paham budaya lokal, dan tak berpihak pada rakyat. Tuntutan pencopotannya disebut “harga mati”.
Selain itu, mereka mendesak:
- Penyelesaian klaim RS yang sering macet.
- Perlindungan tenaga kesehatan dari beban kebijakan BPJS.
- Layanan FKTP 24 jam atau alternatif lain yang tetap dijamin.
- Audit menyeluruh terhadap BPJS Cabang Gorontalo.
- Pemulihan kerja sama dengan RSU Bioklinik.
- Pembatalan addendum tarif kelas RS yang dipaksakan.
- Segera sahkan Perda Kesejahteraan Tenaga Kesehatan.
Orasi Tajam: “BPJS Jangan Kotori Pelayanan Publik!”
Jenderal Lapangan, Majid Mustaki, menuding pimpinan BPJS Gorontalo terlalu arogan.
“Pejabat yang tidak paham kearifan lokal, tapi memimpin pelayanan publik, itu berbahaya! Rakyat tidak butuh arogansi, rakyat butuh pelayanan kesehatan yang manusiawi!” teriaknya lantang.
Majid memperingatkan, bila tuntutan dicueki, aksi lanjutan hingga jalur hukum akan digelar. “Kami tidak akan berhenti. Kami akan lawan di jalanan maupun di pengadilan. Kepala Cabang BPJS Gorontalo harus turun, atau rakyat sendiri yang akan menjatuhkannya!”
Penutup: Rakyat Tidak Akan Diam
Aliansi menegaskan: perjuangan ini bukan sekadar demo sesaat, tapi gerakan panjang. Seluruh tuntutan, dari nasional hingga lokal, akan terus dikawal hingga tuntas.
Pesan massa jelas: BPJS Kesehatan harus kembali jadi pelayan rakyat, bukan penguasa baru yang menindas masyarakat sakit.
