TOJO UNA-UNA — Kecamuk baru kembali menyeruak di Kabupaten Tojo Una-Una setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI membuka sederet persoalan serius terkait pengelolaan anggaran di salah satu instansi strategis pemerintah daerah.
Temuan resmi tersebut mengungkap indikasi kelebihan bayar perjalanan dinas, belanja-belanja yang dinilai tidak taat asas, hingga penggunaan anggaran yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Publik pun mulai mempertanyakan transparansi dan integritas pengelolaan uang rakyat yang seharusnya menjadi pondasi tata pemerintahan yang bersih.
Di tengah meningkatnya keresahan masyarakat, suara keras datang dari Rahmat Saputra I Dadai, salah satu putra daerah yang selama ini dikenal vokal dalam isu pengawasan publik. Ia menyebut temuan BPK ini sebagai “alarm keras” yang tak bisa lagi diabaikan oleh pejabat maupun instansi terkait.
“Ini bukan temuan kecil. Ini bukti bahwa pengelolaan anggaran di Tojo Una-Una sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya dalam pernyataan terbuka. Rahmat menegaskan bahwa laporan resmi negara tidak mungkin memunculkan temuan sebesar itu tanpa dasar yang kuat.
Menurut Rahmat, publik Tojo Una-Una sudah lama menunggu pembenahan struktur anggaran yang dianggap sarat ketidaktertiban. LHP BPK yang terbaru ini, katanya, adalah bukti bahwa persoalan tersebut tidak hanya masih terjadi, tetapi justru semakin memburuk.
Ia menegaskan bahwa diamnya pemerintah daerah hanya akan memperbesar kekecewaan masyarakat. “Kalau pejabat memilih bungkam, itu sama saja dengan menutup mata atas kebocoran uang rakyat,” tegasnya.
Rahmat bahkan memastikan bahwa apabila tidak ada langkah tegas atau klarifikasi terbuka dari pihak berwenang, maka gelombang besar aksi masyarakat tidak dapat dihindari. Menurutnya, masyarakat telah siap mengambil sikap lantaran kesabaran mereka terus diuji.
“Kami siap turun. Ini bukan ancaman personal, tapi sikap moral. Uang rakyat bukan untuk dibakar habis tanpa pertanggungjawaban,” katanya menutup pernyataan.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah daerah belum memberikan tanggapan resmi terhadap temuan BPK tersebut. Sementara itu, sejumlah kelompok masyarakat mulai mengkonsolidasikan diri, menandakan bahwa arus protes dapat menguat sewaktu-waktu.
Tojo Una-Una kini berada di persimpangan: antara pembenahan serius atau gelombang besar perlawanan rakyat. Pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan untuk segera menjawab keresahan publik atau menghadapi tekanan yang semakin membesar.
