Gorontalo — Aktivis muda Gorontalo, Fikri Abdullah, kembali melontarkan kritik keras terhadap perkembangan kasus dugaan ijazah bermasalah Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf. Ia menyebut bahwa dinamika terbaru bukan hanya membingungkan, tetapi juga mengisyaratkan adanya “aroma intervensi kekuasaan” yang mencoba memengaruhi arah opini dan proses hukum.
Menurut Fikri, perubahan sikap sejumlah tokoh yang sebelumnya vokal mengkritik kejanggalan dokumen pendidikan sang Wabup kini menjadi tanda tanya besar bagi publik.
“Awalnya mereka yang paling keras berbicara, paling duluan membuka data, bahkan mendorong agar dugaan ijazah itu diperiksa. Kini tiba-tiba semuanya dianggap ‘beres’. Maaf, tapi perubahan seperti ini tidak normal,” ujarnya tegas.
“Tidak Normal” Karena Perubahannya Terlalu Cepat dan Tanpa Bukti Pendukung
Fikri menegaskan bahwa perubahan narasi tanpa penjelasan yang komprehensif hanya memperkuat dugaan adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain.
“Kalau memang ada klarifikasi resmi dari lembaga pendidikan, silakan buka. Tapi yang ada justru pernyataan melunak tanpa bukti baru. Itu sebabnya saya sebut tidak normal,” kata Fikri.
Ia menekankan bahwa tidak ada perkembangan yang secara substansial menjelaskan hilangnya kejanggalan riwayat pendidikan yang sebelumnya mereka soroti sendiri.
“Yang berubah bukan faktanya, tapi sikapnya. Dan ketika sikap berubah sementara faktanya tetap, itu yang harus dicurigai,” tambahnya.
Aroma Intervensi Kekuasaan: Tekanan, Kepentingan, Atau Pengaruh Terselubung?
Menurut Fikri, istilah “aroma intervensi kekuasaan” bukan tuduhan langsung, melainkan gambaran umum tentang fenomena politik yang kerap terjadi ketika sebuah kasus menyentuh kepentingan elite.
“Intervensi itu tidak selalu berupa perintah langsung. Kadang berupa tekanan halus, bujukan, negosiasi kepentingan, atau upaya membelokkan arah pembicaraan publik. Dan pola itu terasa sekali pada kasus ini,” jelasnya.
Ia menilai bahwa ketika figur yang sebelumnya menjadi pengungkap kejanggalan justru mundur sebagai saksi, itu semakin menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak ingin dibuka.
“Jika semuanya memang bersih, kenapa tidak tetap menjadi saksi dan membantu meluruskan informasi? Kenapa justru menjauh?” tanyanya.
Jangan Biarkan Publik Dibingungkan oleh Manuver-Terselubung
Fikri mengingatkan bahwa perubahan narasi elite tidak boleh membuat masyarakat kehilangan fokus terhadap inti persoalan: integritas dokumen publik dan transparansi pejabat.
“Jangan biarkan publik diarahkan dengan cerita yang berubah-ubah. Data awalnya jelas. Kejanggalannya jelas. Kita hanya butuh proses yang transparan, bukan drama politik,” katanya.
Penegak Hukum Diminta Berdiri di Atas Fakta, Bukan Angin Politik
Fikri menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menunjukkan independensi penuh.
“Polda Gorontalo harus menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diganggu gugat oleh tekanan apa pun. Rakyat menunggu kepastian, bukan keheningan,” ujarnya.
Activist Watchdog: Kasus Ini Tidak Akan Dibiarkan Tenggelam
Fikri menutup pernyataannya dengan komitmen kuat.
“Kami tidak akan menutup mata. Kalau benar ada intervensi, sekecil apa pun, rakyat berhak tahu. Dan kalau ada yang ingin meredam kasus ini, percayalah: mahasiswa dan masyarakat tidak akan diam,” tegasnya.
