Suarasatu.id —
Isu Matahari Kembar di Kabinet Prabowo: Dasco Jawab Singkat, Publik Makin Penasaran
Jakarta | 21 April 2025
Penulis: Redaksi Suarasatu.id
Isu matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat ke permukaan setelah sejumlah menteri aktif Kabinet Indonesia Maju menyambangi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dalam agenda silaturahmi Lebaran di Solo.
Yang menjadi sorotan bukan hanya pertemuannya, tetapi juga pernyataan para menteri yang masih menyebut Jokowi sebagai “bos” mereka.
“Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Jumat (11/4/2025).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyebut, “Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya dan Ibu silaturahmi, mohon maaf lahir batin. Saya masih jadi Menteri Kesehatan kan.”
Pernyataan tersebut memicu isu matahari kembar di pemerintahan, istilah politik yang merujuk pada dualitas kepemimpinan atau loyalitas ganda dalam satu sistem pemerintahan.
Saat dikonfirmasi, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memilih menjawab dengan nada santai.
“Ini bukan matahari, ini bulan,” ujar Dasco usai menghadiri acara halalbihalal di rumah dinas Muhaimin Iskandar, Jakarta, Minggu (20/4/2025) malam.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai maksud ucapannya, Dasco hanya menjawab, “Kalau matahari kan siang, ini kan malam.”
Jawaban yang dinilai publik menghindari substansi, justru menambah spekulasi tentang posisi kekuasaan Jokowi dalam pemerintahan saat ini.
🔍 Matahari Kembar: Simbol Konflik Kekuasaan?
Politikus PKS Mardani Ali Sera turut menanggapi. Ia mengingatkan bahwa meskipun silaturahmi adalah hal baik, tetapi dalam konteks kenegaraan, simbol ketaatan dan kewibawaan terhadap Presiden saat ini harus dijaga.
“Silaturahmi itu sah, tapi tidak boleh ada matahari kembar. Presiden kita sekarang adalah Pak Prabowo,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa konsolidasi loyalitas kabinet menjadi kunci penting untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan tidak terpecah dalam kepentingan politik masa lalu.
⚠️ Alarm Politik Bagi Presiden Prabowo?
Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, hanya boleh ada satu pusat kekuasaan di pemerintahan. Adanya kesan “loyalitas ganda” tak hanya melemahkan figur presiden, tetapi juga bisa menghambat eksekusi kebijakan nasional.
Isu ini menjadi ujian awal kepemimpinan Prabowo, apakah mampu merangkul seluruh kabinetnya agar bekerja dalam satu komando, atau justru membiarkan kekaburan loyalitas yang bisa berdampak besar secara politik maupun publik.
Publik kini menunggu langkah nyata dari Presiden Prabowo untuk menegaskan posisinya sebagai satu-satunya “matahari” di istana.
Editor: Tim Redaksi Suarasatu.id
Foto: Arsip Suarasatu.id
