Gorontalo — Suasana di depan Polda Gorontalo mendadak berubah menjadi pusat perhatian publik ketika ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Gorontalo menggelar aksi besar terkait dugaan ijazah ganda Wakil Bupati Gorontalo Utara. Aksi ini tidak hanya memancing sorotan, tetapi juga memaksa pihak penyidik membuka fakta baru yang selama ini tidak pernah disampaikan ke publik.
Dalam aksi yang berlangsung tegang namun tertib itu, mahasiswa membeberkan dokumen, fakta lapangan, serta kekosongan kejelasan dari aparat selama berbulan-bulan. Namun puncak guncangan terjadi saat pihak penyidik akhirnya mengungkap langkah investigatif yang selama ini ditutup rapat: ijazah yang dipersoalkan akan masuk tahap uji Laboratorium Forensik.
Uji Forensik: Langkah yang Selama Ini Ditunggu Publik
Di hadapan massa aksi, penyidik Polda menyampaikan bahwa berkas pendidikan Wakil Bupati Gorut telah diklasifikasikan sebagai dokumen yang perlu diuji keasliannya melalui Laboratorium Forensik (Labfor).
Langkah ini dianggap sebagai titik balik paling signifikan sejak kasus ini mencuat.
Sumber internal di arena aksi menyebut bahwa keputusan ini bukan langkah rutin, tetapi dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi kuat perbedaan data dan konsistensi pada dokumen yang dilaporkan.
Publik selama ini menduga ada dua versi ijazah dengan tahun kelulusan berbeda, serta lompatan pendidikan yang tidak wajar. Hari ini, untuk pertama kalinya, aparat menyatakan akan melakukan pemeriksaan ilmiah yang bersifat final dan tidak dapat dimanipulasi.
Cacat Formil: Permendikbud 35/2012 Resmi Disebut di Lapangan
Salah satu fakta paling mengejutkan dalam aksi hari ini adalah pemaparan mengenai cacat formil dalam ijazah Wabup Gorut.
Mahasiswa mengutip langsung Permendikbud Nomor 35 Tahun 2012, Pasal 3, yang mengatur legalitas dan keabsahan penerbitan ijazah Paket B dan Paket C.
Dalam aturan itu disebutkan bahwa:
- ijazah harus diterbitkan oleh lembaga yang terakreditasi dan memiliki izin operasional yang sah,
- setiap proses pendidikan harus memenuhi standar layanan yang terukur,
- dan data penerbitan harus konsisten dan tercatat dalam sistem nasional.
Dokumen yang dipersoalkan dinilai tidak memenuhi unsur formal tersebut, terutama terkait masa pendidikan, tahun kelulusan, dan lembaga penyelenggara yang tertera.
Pemaparan lapangan hari ini menyebut bahwa selisih waktu pendidikan yang tidak sinkron menjadi indikasi utama adanya cacat formil.
Temuan ini membuat massa aksi semakin gencar menuntut agar proses hukum tidak lagi ditunda.
PKBM Sam Ratulangi Manado Resmi Disebut dalam Tuntutan Aksi
Mahasiswa juga menuntut Polda segera memanggil dan memeriksa PKBM Sam Ratulangi, Manado, lembaga yang tercatat sebagai penerbit ijazah Wabup Gorut.
Aksi hari ini menegaskan tiga tuntutan utama:
- Polda Gorontalo segera memanggil PKBM Sam Ratulangi sebagai pihak yang menerbitkan ijazah paket.
- Penyidik mempercepat uji laboratorium forensik sebagai pembuktian ilmiah yang tidak dapat dibantah.
- Transparansi penuh kepada publik mengenai perkembangan kasus.
Di lapangan, mahasiswa membawa sejumlah banner bertuliskan:
- “Uji Forensik Sekarang atau Kasus Ini Sengaja Dihambat!”
- “Usut Tuntas Ijazah Ganda — Jangan Lindungi Pejabat!”
- “Cacat Formil Tidak Bisa Disembunyikan!”
Puluhan aparat kepolisian terlihat menjaga ketat jalannya aksi.
Aksi Besar yang Mengubah Peta Tekanan Publik
Aksi yang berlangsung selama beberapa jam ini tidak hanya menarik perhatian publik Gorontalo, tetapi juga viral di media sosial.
Saksi mata menyebut bahwa aksi ini adalah salah satu yang paling masif sejak isu ijazah ganda mencuat beberapa bulan lalu.
Setelah penyidik menyatakan akan melakukan uji forensik, mahasiswa menegaskan bahwa aksi mereka tidak akan berhenti sampai hasil resmi diumumkan.
“Ini baru permulaan,” ujar salah satu orator. “Jika proses hukum tidak transparan, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar.”
Kesimpulan: Hari Ini Titik Balik
Hari ini, di depan Polda Gorontalo, terjadi tiga hal penting:
- Cacat formil ijazah Wabup Gorut disampaikan secara terbuka.
- Penyidik mengakui akan mengirim dokumen ke Laboratorium Forensik.
- Tuntutan pemanggilan PKBM Sam Ratulangi menjadi tekanan publik yang tak bisa dihindari.
Kasus yang selama ini tertutup kabut akhirnya memasuki babak baru.
Pertanyaannya kini hanya satu:
Apakah proses hukum akan berjalan jujur — atau kembali terhenti oleh kekuasaan?
