Jakarta — Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) menegaskan bahwa banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar musibah alam. Mereka menyebut tragedi tersebut sebagai konsekuensi langsung dari praktik pembangunan yang disebut Serakahnomics — model ekonomi rakus yang digerakkan oleh imperialisme, oligarki, dan birokrat korup.
Menurut EN-LMND, Serakahnomics bekerja melalui ekspansi industri ekstraktif yang tak terkendali. Model ini mengutamakan keuntungan kelompok elite, mulai dari korporasi besar hingga pejabat yang memfasilitasi berbagai proses perizinan, sambil mengabaikan keselamatan ekologis dan ruang hidup rakyat. Pembukaan lahan sawit, operasi tambang, dan praktik eksploitasi lainnya di kawasan hulu dinilai merusak penyangga lingkungan, menghilangkan resapan air, serta memperparah sedimentasi sungai.
Dampak bencana kali ini sangat besar. Data BNPB mencatat lebih dari 750 warga meninggal, 650 orang dilaporkan hilang, dan 3,3 juta penduduk terdampak. Selain itu, lebih dari 33 ribu warga berhasil dievakuasi oleh tim SAR, dan angka tersebut diperkirakan masih dapat meningkat seiring terbukanya akses menuju wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi.
EN-LMND menekankan bahwa curah hujan ekstrem hanyalah pemicu teknis. Penyebab utama dari bencana ini, menurut mereka, adalah kombinasi kekuatan imperialisme yang mendorong ekstraksi sumber daya, oligarki yang menguasai lahan dan investasi, serta birokrasi korup yang menerbitkan izin tanpa pengawasan ketat.
“Banjir ini lahir dari kerakusan yang dilegalkan melalui praktik Serakahnomics, yaitu imperialisme, oligarki, dan birokrat korup yang menghancurkan lingkungan. Selama model pembangunan ini dipertahankan, rakyat akan terus menjadi korban,”
tegas Wakil Ketua Umum Dalam Negeri EN-LMND, Agung Trianto, Rabu (3/12/2025).
Agung juga mengecam negara yang dinilai terlalu lemah menghadapi tekanan dan kepentingan korporasi.
“Negara tidak boleh terus menjadi penonton ketika ruang hidup rakyat dirampas oleh kaum Serakahnomics,” ujarnya.
EN-LMND mendesak pemerintah untuk mengambil langkah struktural jangka panjang, bukan hanya memberikan respons darurat. Mereka menegaskan bahwa solidaritas kemanusiaan memang penting, namun akar masalah yang bersifat sistemik tidak boleh diabaikan.
Tuntutan Utama EN-LMND
- Moratorium total izin baru industri ekstraktif dan perkebunan sawit skala besar di kawasan hulu dan wilayah rawan bencana.
- Audit lingkungan menyeluruh dan penindakan tegas terhadap perusahaan pelanggar.
- Restorasi ekologis pada DAS kritis serta pemulihan kawasan lindung.
- Penataan ulang tata ruang berbasis kerentanan iklim.
- Percepatan reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan yang menjadi lahan basah oligarki.
- Transparansi penuh atas perizinan, AMDAL, dan kepatuhan perusahaan.
- Penegakan hukum tanpa kompromi terhadap korporasi perusak lingkungan.
- Seruan persatuan nasional untuk melawan kaum Serakahnomics dan menegakkan nilai-nilai Pancasila.
EN-LMND menegaskan bahwa tanpa perubahan mendasar dalam arah kebijakan pembangunan nasional, bencana serupa akan terus mengancam wilayah Sumatera maupun daerah lain di Indonesia.
