Di tengah tuntutan birokrasi modern yang semakin kompleks, kembali mencuat diskusi mengenai standar etika kepemimpinan di lingkungan pemerintah daerah. Perhatian publik belakangan ini tertuju pada seorang pimpinan perangkat daerah yang dianggap menunjukkan sikap berlebihan dalam mencari simpati atasannya. Sekilas tampak sepele, namun persoalan ini sesungguhnya menyentuh isu mendasar tentang batas sehat antara loyalitas, integritas, dan profesionalitas dalam kepemimpinan birokrasi.
Dalam tata kelola pemerintahan yang diatur melalui UU No. 23 Tahun 2014 serta berbagai regulasi mengenai manajemen ASN, hubungan antara kepala daerah dan kepala perangkat daerah seharusnya dibangun atas prinsip profesionalisme. Loyalitas aparatur tidak boleh melekat pada figur tertentu, melainkan pada mandat institusi, norma hukum, dan pelayanan publik. Ketika apresiasi berubah menjadi ritual, kedekatan menjadi kompetisi impresi, dan pencitraan menyingkirkan kinerja, maka birokrasi mulai kehilangan kemurniannya sebagai instrumen pelayanan negara.
Apa yang terlihat sebagai bentuk kesetiaan sering kali hanyalah strategi pencitraan baru yang membawa risiko besar. Ketika seorang pejabat lebih sibuk merawat hubungan personal dengan atasan daripada menjalankan fungsinya, maka yang pertama dikorbankan adalah kepentingan masyarakat. Birokrasi tidak diciptakan sebagai ruang fanatisme, dan kepala daerah bukan figur yang harus disembah. Sikap-sikap demonstratif seperti ini justru membuat organisasi pemerintahan bergerak berdasarkan kedekatan personal, bukan meritokrasi atau kaidah hukum administrasi.
Fenomena ini tidak bisa dipandang sekadar dinamika hubungan antarindividu. Ia merefleksikan hilangnya pemahaman sebagian aparatur tentang makna martabat jabatan: bahwa kehormatan pejabat lahir dari keteguhan memegang prinsip, bukan dari kemampuan menundukkan diri di hadapan kekuasaan. Seorang kepala perangkat daerah yang ideal tidak perlu menebar pujian untuk menunjukkan dedikasi. Ia cukup menghadirkan data yang akurat, kebijakan yang terukur, dan capaian kinerja yang berbicara lebih lantang daripada lisan yang membujuk. Birokrasi yang sehat bertumbuh dari keberanian mengemukakan kebenaran, bukan dari kelihaian memuja atasan.
Sikap berlebihan semacam ini patut menjadi perhatian serius. Hari ini mungkin hanya satu atau dua pejabat yang berlomba mengambil hati, tetapi jika dibiarkan, budaya tersebut dapat menjalar dan melahirkan birokrasi yang dipenuhi pencari muka alih-alih penyelesai masalah publik. Ketika itu terjadi, pemerintahan bergeser menjadi arena transaksional di mana simpati pribadi lebih dihargai daripada kinerja, dan hubungan dekat lebih menentukan dibanding kompetensi.
Dalam perspektif etika pelayanan publik, tindakan berlebihan demi memperoleh simpati atasan menimbulkan implikasi serius: hilangnya independensi kebijakan, munculnya kecemburuan struktural, terkikisnya prinsip meritokrasi, serta meningkatnya potensi keputusan yang bias kepentingan subjektif.
Karena itu, publik berharap para pejabat mampu kembali menegaskan batas etis dalam menjalankan kewenangan. Bekerja secara profesional jauh lebih terhormat daripada berusaha menyenangkan atasan demi reputasi sesaat. Mengutamakan kepentingan warga merupakan bentuk pengabdian tertinggi, bukan memuaskan ego pemimpin. Martabat jabatan pun tidak ditentukan oleh kedekatan dengan kepala daerah, melainkan oleh keteguhan menjaga integritas—sekalipun tidak ada tepuk tangan yang diberikan.
Ditulis dengan judul Refleksi Etika Kepemimpinan: Ketika Loyalitas Bergeser Menjadi Kultur Individu dalam Birokrasi Daerah oleh Mohamad Agung Widiantoro
